Kebijakan Trawl Perlu Dibenahi

Posted on Updated on

Efektivitas kebijakan pengoperasian alat tampak ikan pukat hela di Kalimantan Timut dipertanyakan

Dua tahun sudah pelaksanaan aturan menteri kelautan dan perikanan soal penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (sejenis pukat harimau/trawl) di Perairan Kalimantan Timur bagian utara berjalan. Nyatanya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 14/2008 itu, masih mendapat sorotan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan). Lembaga swadaya masyarakat yang bergelut di bidang advokasi perikanan itu meminta kepada pemerintah tentang kejelasan status hukum peraturan yang diterbitkan pada era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu Freddy Numberi tersebut.

Merugikan Nelayan Tradisional
Dalam surat elektronik kepada TROBOS, Sekretaris Jenderal Kiara, M Riza Damanik, menyatakan, tujuan penerbitan permen yang intinya melegalkan alat tangkap sejenis trawl beroperasi lagi di Perairan Indonesia itu tidak sesuai keadaan di lapangan. ”Seharusnya peraturan dibuat untuk menyejahterakan nelayan dan memperhatikan pelestarian lingkungan, bukan sebaliknya,” tegas Riza.
Lebih lanjut ia menjelaskan, banyak penolakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir sekitar terkait permen ini. Nelayan yang merasa dirugikan, kata Riza, antara lain dari daerah Kabupaten Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota Tarakan.
Konyolnya lagi, tambah Riza, kapal-kapal trawl yang beroperasi di Perairan Nunukan dan Tarakan sebenarnya bukan milik nelayan tradisional setempat, melainkan milik ”toke” (bandar) dari Sabah dan Tawau, Malaysia. ”Hal itu terjadi karena sudah ada pola hubungan yang mapan dalam waktu yang cukup lama antara nelayan lokal dengan bandar dari Malaysia,” tuturnya. Sekitar 80 persen produksi ikan nelayan Nunukan dan Tarakan dipasarkan ke Tawau.
Kiara sendiri mempunyai fakta bahwa di beberapa daerah, kapal-kapal trawl sudah memasuki wilayah nelayan tradisional. Seperti di Tarakan, Kalimantan Timur; Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur; Kecamatan Gebang, Cirebon; dan Kecamatan Parigi, Ciamis, Jawa Barat.
Riza mencontohkan di Tarakan misalnya, armada kapal trawl skala kecil (5 GT/Gross Ton) dan berukuran 20 GT mendominasi aktivitas perikanan di daerah itu. Sekalipun kapal-kapal tersebut bukan milik nelayan tradisional. ”Fakta tersebut menunjukkan adanya kekeliruan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan,” ucapnya dengan lugas.
Ia mengharapkan adanya solusi dan keterbukaan informasi terhadap pemerintah mengenai permasalahan trawl ini. ”Karena itu salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” imbuhnya.
Diakuinya, penggunaan trawl di Indonesia berdampak amat meresahkan bagi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. ”Biota laut terkuras habis, terumbu karang rusak, belum lagi berpotensi meluasnya konflik sosial antar nelayan tradisional seperti yang terjadi di Cirebon belum lama ini,” ujarnya.
Riza mengisahkan, sebenarnya penggunaan trawl di perairan Indonesia sudah dilarang, dengan adanya Keputusan Presiden nomor 39/1980. Kala itu peraturan ini bertujuan menjembatani pertikaian dan kegelisahan sosial yang semakin meluas. Kini, tambahnnya, bermacam alat tangkap sejenis trawl (jaring yang ditarik pada dasar perairan) beroperasi di perairan Indonesia. ”Bahkan memasuki daerah-daerah sepanjang 4 mil yang seharusnya menjadi porsi nelayan tradisional,” tukasnya.

Unsur Politis
Sementara itu, Pakar Trawl Nasional Prof. H. Ari Purbayanto M.Sc, Ph.D, punya pandangan berbeda tentang masalah ini. Menurut Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor itu munculnya permen ini di Kalimantan Timur ada tujuan politis.
Ia menjelaskan, Perman ini diterapkan pada wilayah perbatasan dengan maksud menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari tang-tangan jahil kapal-kapal ikan asing. “Daripada kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di sana, kenapa tidak diizinkan saja untuk orang lokal,” ujarnya.
Mengenai kebijakan tersebut, Ari berpendapat, bahwa pemerintah sudah benar, salah satunya karena aturan tersebut muncul oleh desakan pemerintah daerah. “Tetapi seharusnya pemerintah pusat juga memberikan rambu-rambu, dan melakukan pengkajian dengan data – data ilmiah sebelum menetapkan aturan tersebut. Seperti berapa kuota kapal trawl yang diperbolehkan,” tukasnya.
Hanya saja ia menyayangkan, peraturan itu belum dilengkapi dengan aturan penggunakan perangkat atau alat agar trawl tidak merusak lingkungan. “Belum ada aturan yang mengharuskan trawl skala kecil dilengkapi dengan BRD (Bycatch Reduction Device) yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil tangkapan sampingan di luar target utama udang,” jelasnya.
Dari sisi pengawasan penggunaan alat tangkap ini ia menilai juga sudah cukup ketat. “Hanya pengawas juga harus memahami tentang trawl tersebut. Misalnya daerah penangkapannya harus jelas dan posisi lintang mana saja trawl yang diizinkan,” imbuhnya.
Soal potensi terjadi konflik, Ari berpendapat, terjadinya konflik antar nelayan seperti di Utara Jawa belum lama ini, disebabkan adanya bentrokan antar alat tangkap yang beroperasi di daerah pesisir. “Pengawasan yang ketat dan tegas dapat mencegah terjadinya konflik seperti itu,” kata Ari.
Mengenai adanya wacana pencabutan permen tersebut didesak untuk dicabut, Ari menyatakan, langkah itu tidak juga menyelesaikan masalah. Ia menilai, perlua ada perangkat alat tambahan yang mengatur standarisasi penggunaan trawl secara teknis. “Caranya pemerintah harus membuat pedoman teknis penggunaan trawl yang ramah lingkungan skala industri dan skala nelayan lokal, seperti yang dilakukan Australia,” ucapnya.

Selengkapnya baca di Majalah TROBOS Edisi Juli 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s