Sosialisasi SKP di PPS Cilacap.

Posted on Updated on

Kepala PPS Cilacap saat membuka acara Sosialisasi SKP di PPS Cilacap, Jum'at
Kepala PPS Cilacap saat membuka acara Sosialisasi SKP di PPS Cilacap, Jum’at (22/11/2013)

PPS Cilacap,Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) berlangsung di balai Pertemuan Breakwater PPS Cilacap, Jum’at  (22/11/2013). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV serta Pejabat Fungsional dan Pegawai PPS Cilacap.

Kepala PPS Cilacap Ir.Wahid, M.Si membuka kegiatan Sosialisasi SKP dilanjutkan dengan penjelasan tentang  Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang dipandu oleh narasumber dari Bagian Kepagawaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Merry Sibuea, S.Sos dan Muhammad Iqbal, S.Sos tentang penerapan Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2011 dan narasumber dari Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan Suradi, SE tentang Penilaian kinerja Individu dan Unit Kerja.

Dijelaskan oleh narasumber bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap pegawai negeri sipil yang dinilai. untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan (Performance appraisal) seorang pegawai diperlukan bobot penilaian seratus persen (100%) yaitu sasaran kerja pegawai dengan bobot enam puluh persen (60%) dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dengan bobot empat puluh persen (40%). Sistem penilaian terdahulu dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Lebih lanjut narasumber menjelaskan tentang beberapa manfaat dari Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diantaranya; Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi, untuk menentukan training, standar penggajian, mutasi, meningkatkan produktifitas dan tanmggung jawab, meningkatkan motifasi pegawai dan menghindari pilih kasih serta mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang. Sedangkan Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi dan pegawai atas realisasi kinerja dibanding dengan target yang ditetapkan pada periode monitoring. Output dari penilaian kinerja berupa nilai kinerja organisasi, nilai kinerja pegawai dan nilai prestasi kerja pegawai.

Dalam Sosialisi SKP tersebut diberitahukan bahwa mulai 1 Januari 2014 PNS khususnya di kementerian Kelautan dan Perikanan diwajibkan untuk menyusun sasaran kerja pegawai SKP sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011. (cs)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s